Ketua BURT Indria Octavia Muaja mengatakan, desain ulang Kompleks Gedung DPR/MPR merupakan bentuk antisipasi perkembangan komposisi keanggotaan DPR dari semula 500 orang menjadi 550 orang dan kemudian berubah menjadi 560 orang. "kedepan komposisi ini juga akan berubah tentu saja akan membutuhkan pengembangan kebutuhan ruang aktifitas kerja,"terang Ketua BURT Indria Octavia Muaja di hadapan peserta Workshop Penataan Ulang Kawasan MPR/DPR/DPR, (25/6). Menurut Indria, desain ulang bukan hanya kebutuhan sesaat tetapi diperuntukkan untuk perkembangan dinamika 15 tahun kedepan. "Workshop ini sebagai masukan terhadap sayembara dan desain nantinya,"katanya. Dia mengatakan, saaat ini DPR terus melakukan perubahan dan pembenahan keorganisasian DPR diantaranya perspektif prosedur dan mekanisme kerja SDM, anggaran dan kebutuhan fisik. "Seluruh perubahan tersebut telah menuntut adanya penataan ruang yang mendorong pada efisiensi dan efektivitas kerja DPR,"paparnya. Dalam melakukan pemberdayaan DPR, Dewan juga memerlukan unsur penunjang yang dibutuhkan seperti kehadiran tenaga ahli, ketersediaan sarana informasi serta dukungan sarana dan prasarana lainny. "Hal ini membutuhkan pengembangan terhadap kebutuhan ruang aktivitas kerja dan ruang penunjang serta juga membutuhkan modernisasi sarana dan prasarananya,"terangnya. Dia menambahkan, saat ini dinamika politik di masyarakat semakin terbuka dan kritis oleh karena itu, DPR sebagai perwakilan masyarakat berperan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. "Komplek DPR harus mampu memberikan ruang yang representatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tanpa harus mengganggu ketertiban umum dan kerja DPR sendiri,"katanya. oleh karena itu, Indria mengharapkan workshop ini dapat lebih transparan selain itu, DPR juga harus lebih baik dengan ditunjang ruang kerja yang sehat dan kebutuhan lainnya. "Kawasan Komplek DPR harus memiliki nilai fungsional, lingkungan, sejarah, estetika, keamanan dan kenyaman, teknologi, dinamika politik maupun sebagai simbol negara,"paparnya. Sementara Anggota Komisi V DPR Rahman Syagaff dari PPP mengatakan, penataan ruang komplek DPR harus memiliki pendekatan religius, komunikatif dan informatif. "Jika memungkinkan dibuat ruang solat di setiap ruang publik,"katanya. Menurutnya, ruang anggota harus lebih terbuka dan dapat terlihat mana anggota yang rajin dan yang sering membolos. selain penataan ulang, Tanda Rahman, perumusan UU harus segera diubah karena seringkali pembahasan UU di pemerintah memakan waktu tahunan setelah masukDPR masih saja di rombak. "Karena itu kita ingin kedepan DPR bisa lebih baik, karena saat ini banyak artis sehingga diharapkan lebih dekat dengan media massa dan lebih dicintai oleh rakyat,"katanya. (si)